Laga Bola – FIFA telah memberi keputusan kepada PSSI agar menggelar kongres pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan komite eksekutif selambatnya 30 April. Soal ini, pemerintah siap jadi wasit. Keputusan FIFA tersebut diumumkan pada 3 Maret silam. Dalam putusannya FIFA mengatakan bahwa pemilihan nanti harus menjadikan Electroral Code FIFA sebagai acuan.
Electroral Code FIFA menerangkan bahwa mantan narapidana tidak bisa mengajukan diri sebagai anggota exco federsi suatu negara. Kondisi ini menutup kans ketua umum PSSI saat ini, Nurdin Halid, untuk dicalonkan lagi. Namun begitu PSSI membantah bahwa keputusan FIFA itu berpengaruh kepada pencalonan Nurdin Halid.
Dalam perkembangan selanjutnya, duta besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo bertemu dengan presiden FIFA Sepp Blatter. Pertemuan itu juga diikuti ketua KONI Rita Subowo. Djoko menerangkan bahwa Blatter mengatakan tidak ketika ditanya kemungkinan soal Nurdin dicalonkan. Soal ini, PSSI lagi-lagi memberikan bantahannya.
Waktu untuk kongres tinggal kurang dari dua bulan lagi. Di tengah waktu yang semakin mepet ini, kembali muncul hal yang berpotensi sebagai masalah yakni dualisme. PSSI mengatakan bahwa mereka sebagai penyelenggara tunggal dari kongres. Di sisi lain Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang mengantongi 87 suara dari pemilik suara di PSSI juga akan menggelar kongres. Jumlah suara tersebut membuat KPPN mengklaim dirinya memiliki legalitas karena sudah menyatakan mosi tidak percaya kepada pengurus PSSI yang sekarang.
Mengenai hal ini, bagaimana posisi dari pemerintah? Menpora Andi Mallarangeng mengatakan pemerintah mengatakan siap jadi wasit.
“Yah, terserahlah orang mau bilang apapun, siapapun mau bicara apa, yang jelas pemerintah pokoknya sesuai aturan baik itu aturan FIFA maupun aturan perundangan yang berlaku di negeri ini maupun aturan KONI/KOI. Jadi begitu saja, kami akan mengawasi karena tugas pemerintah memang mengawasi, membina dan mengatur, mengembangkan dan mengawasi. Kalau ada yangg off-side yah disemprit,” kata Andi kepada wartawan di Istana Negara.
“Yah, semprit kan ada dalam Undang-undang dan aturan kewenangan pemerintah, nah pada waktunya jika ada yang offside ya disemprit, kalau perlu ada yg dikartu merah, kartu kuning dan sebagaimana mestinya. Yang jelas sekarang fokus pada kongresnya, sudah ada tanggalnya, dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan Electoral Code FIFA yang mengacu pada statuta FIFA yang berbahasa Inggris, yang aslinya bukan yg statuta PSSI yang maknanya jauh berbeda,” lanjut Andi.
Soal adanya potensi dua kongres yakni yang digelar PSSI dan KPPN, Andi mengatakan bahwa kongres satu saja. “Yah, kongres satu saja, kongres yang sah, yg sesuai dengan aturan,” tuntas dia.
