Nurdin: “Saya Tidak Takut dengan Ancaman Menegpora”

Laga Bola – Menegpora Andi Alfian Mallarangeng mengancam tidak akan memberikan dana APBD kepada PSSI. Namun, Nurdin Halid mengaku tak gentar dengan ancaman tersebut. Perlu diketahui, Andi mengancam mencabut semua aset-aset pemerintah dari PSSI, termasuk tidak lagi mengalirkan dana APBD kepada badan sepakbola Indonesia itu. Nurdin mengaku siap.

“Saya tidak takut dengan ancaman Menegpora Saudara Alfian. Tidak ada konstitusi bahwa Pengurus PSSI harus disetujui pemerintah. Jika aset PSSI dibekukan oleh pemerintah silahkan,” tegas Nurdin.

“Kalau pemerintah bersikap seperti itu, maka kami tidak bisa menghalangi. itu merupakan hak dari pemerintah,” lanjut pria asal Makassar tersebut dalam jumpa pers di kantor PT BLI, Senin (28/3/2011)

“PSSI lahir bukan karena dana APBD. Saya rasa masih banyak orang yang mau mendanai setiap kegiatan sepakbola PSSI,” tandasnya.

PSSI Bantah Menghalang-halangi Delegasi FIFA

Laga Bola – PSSI yang diwakili sang ketua umum Nurdin Halid, membantah isu yang beredar terkait isi media officer dan juga rekayasa Peraturan Organisasi yang telah disusun. Hal ini terkait E-mail yang diterima dari media officer FIFA kepada salah satu rekan wartawan. Isi dari media officer tersebut adalah, PSSI menghalang-halangi utusan FIFA untuk mengikuti Kongres. Namun Nurdin membantahnya.

“Surat dari Media Officer itu tidak benar, walau saya tidak tahu situasi yang terjadi namun informasi yang benar adalah PSSI berupaya mengamankan mereka,” ungkap Halid.

Hal ini diamini Sekretaris Jendral PSSI Nugraha Besoes. “Kami tidak ingin terjadi hal yang membahayakan mereka, ada 4 orang asing yang menjadi utusan, dan bila terjadi hal yang membahayakan nama Indonesia bisa tercemar,” tambah Nugraha.

Selain menepis isu dari media officer FIFA, PSSI juga menepis rumor tentang rekayasa peraturan organisasi (PO) yang telah disusun. Menurut Nurdin, tidak ada PO yang direkayasa kaerna semua dibuat dengan baik dan telah diketahui FIFA.

PSSI melalui komite eksekutif berupaya melakukan penegakan konstitusi organisasi. Para pengurus PSSI tidak terima ada yang mengobok-obok organisasi PSSI, dan akan melakukan tindakan terkait hal-hal yang telah terjadi.

NH Minta Presiden Copot Menpora

Laga Bola – Nurdin Halid menanggapi sikap pemerintah yang menyatakan tidak lagi mempercayai PSSI di bawah kendalinya. Ia bahkan meminta Presiden RI untuk mencopot Andi Mallarangeng sebagai Menpora.

Demikian disampaikan Nurdin di kantor PT. Liga Indonesia, Jakarta, Senin (28/3/2011), menjawab pertanyaan wartawan tentang sikap Menpora yang beberapa jam lalu dilontarkan kepada publik.

“Kami memohon dengan sangat, meminta presiden untuk mencopot Menpora Andi Alfian Mallarangeng karena tidak cakap menjadi menpora,” ujar Nurdin.

“Sebagai anak bangsa, meski sampah, tapi saya sudah berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Saya tidak rela dizolimi terus,” sambungnya.

“Andi Alfian menerima KPPN, berkonsultasi dengan KPPN, memerintahkan sesuatu yang tidak benar. Karena itu saya memohon kepada Presiden SBY yang saya cintai untuk mencopot Saudara Andi Alfian karena tidak cakap menjadi menpora,” tegasnya.

‘Kongres PSSI Harusnya Terbuka’

Laga Bola – Ketua Umum Persija Jakarta yang juga menjadi peserta kongres PSSI di Pekanbaru, Toni Tobias, menilai kongres harusnya tidak tertutup bagi pers. Namun, dia tak bisa banyak berbuat menghadapi kondisi ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, PSSI memutuskan untuk menutup kongresnya dari sorotan pers. Wartawan nantinya bisa mendapatkan informasi hasil kongres hanya melalui konferensi pers yang akan diselenggarakan usai acara.

Para wartawan peliput kongres menyayangkan kebijakan ini. Mereka berharap kongres dibuka untuk pers agar publik bisa memantau dan mengawasi jalannya kongres.

“Itu akan saya sampaikan. Saya tidak tahu itu sebelumnya,” ujar Toni.

“Saya tidak ingin menimbulkan keributan. Harusnya terbuka,” tuturnya.

Meski demikian, Toni tak bisa berbuat banyak menghadapi kondisi ini. Menurutnya, dia tak berwenang mencampuri aturan kongres.

“Kita tidak bisa menentukan itu. Itu ada bidang-bidangnya yang menentukan masing-masing,” tandas Toni.

Menpora Berharap PSSI Gelar Kongres dengan Transparan, Jujur, dan Adil

Laga Bola – Menpora Andi Mallarangeng meminta PSSI untuk melaksanakan Kongres Pemilihan Komite Pemilihan dan Komite Banding secara transparan, jujud, dan adil. Ini agar hasil kongres bisa dirasakan oleh publik.

“Mumpung pengurus dan anggota PSSI berkumpul di Riau, karena itu sudah pantas saya sebagai menteri mengingatkan kepada mereka untuk melaksanakan kongres dengan sebaik-baiknya dan transparan,” ujar Andi.

“Dengan jujur dan adil dan sportivitas yang merupakan ciri dari olahraga, dengan demokratis, sehingga hasil hasil kongres dirasa dan dimiliki oleh masyarakat pecinta sepakbola karena bagaimanapun bola dan PSSI milik masyarakat,” lanjutnya.

Andi juga mengingatkan PSSI agar mengutamakan kepentingan nasional dalam kongresnya. Dia menegaskan bahwa PSSI bukan hanya milik segelintir orang.

“Saat ini saya sampaikan dan ingatkan anggota dan pengurus PSSI dalam melaksanakan kongres yang harus diperhatikan adalah kepentingan sepakbola nasional, kepentingan organisasi PSSI, bukan hanya kepentingan segelintir atau orang seorang,” tuturnya.

“Kalau dijalankan itu semua maka Insya Allah PSSI kongresnya berjalan dengan baik dan menghasilkan komite pemilihan dan komite banding serta pengurus-pengurus yang memang mendapat kepercayaan masyarakat,” tuntas Andi.

Menpora : “Soal Kongres PSSI, Pemerintah Siap jadi Wasit”

Laga Bola – FIFA telah memberi keputusan kepada PSSI agar menggelar kongres pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan komite eksekutif selambatnya 30 April. Soal ini, pemerintah siap jadi wasit. Keputusan FIFA tersebut diumumkan pada 3 Maret silam. Dalam putusannya FIFA mengatakan bahwa pemilihan nanti harus menjadikan Electroral Code FIFA sebagai acuan.

Electroral Code FIFA menerangkan bahwa mantan narapidana tidak bisa mengajukan diri sebagai anggota exco federsi suatu negara. Kondisi ini menutup kans ketua umum PSSI saat ini, Nurdin Halid, untuk dicalonkan lagi. Namun begitu PSSI membantah bahwa keputusan FIFA itu berpengaruh kepada pencalonan Nurdin Halid.

Dalam perkembangan selanjutnya, duta besar Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo bertemu dengan presiden FIFA Sepp Blatter. Pertemuan itu juga diikuti ketua KONI Rita Subowo. Djoko menerangkan bahwa Blatter mengatakan tidak ketika ditanya kemungkinan soal Nurdin dicalonkan. Soal ini, PSSI lagi-lagi memberikan bantahannya.

Waktu untuk kongres tinggal kurang dari dua bulan lagi. Di tengah waktu yang semakin mepet ini, kembali muncul hal yang berpotensi sebagai masalah yakni dualisme. PSSI mengatakan bahwa mereka sebagai penyelenggara tunggal dari kongres. Di sisi lain Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) yang mengantongi 87 suara dari pemilik suara di PSSI juga akan menggelar kongres. Jumlah suara tersebut membuat KPPN mengklaim dirinya memiliki legalitas karena sudah menyatakan mosi tidak percaya kepada pengurus PSSI yang sekarang.

Mengenai hal ini, bagaimana posisi dari pemerintah? Menpora Andi Mallarangeng mengatakan pemerintah mengatakan siap jadi wasit.

“Yah, terserahlah orang mau bilang apapun, siapapun mau bicara apa, yang jelas pemerintah pokoknya sesuai aturan baik itu aturan FIFA maupun aturan perundangan yang berlaku di negeri ini maupun aturan KONI/KOI. Jadi begitu saja, kami akan mengawasi karena tugas pemerintah memang mengawasi, membina dan mengatur, mengembangkan dan mengawasi. Kalau ada yangg off-side yah disemprit,” kata Andi kepada wartawan di Istana Negara.

“Yah, semprit kan ada dalam Undang-undang dan aturan kewenangan pemerintah, nah pada waktunya jika ada yang offside ya disemprit, kalau perlu ada yg dikartu merah, kartu kuning dan sebagaimana mestinya. Yang jelas sekarang fokus pada kongresnya, sudah ada tanggalnya, dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan Electoral Code FIFA yang mengacu pada statuta FIFA yang berbahasa Inggris, yang aslinya bukan yg statuta PSSI yang maknanya jauh berbeda,” lanjut Andi.

Soal adanya potensi dua kongres yakni yang digelar PSSI dan KPPN, Andi mengatakan bahwa kongres satu saja. “Yah, kongres satu saja, kongres yang sah, yg sesuai dengan aturan,” tuntas dia.

‘Statuta Bermasalah Bahas Saja Nanti di Kongres’

Laga Bola – Forum yang menamakan dirinya Forum Pemilik Suara PSSI (FPSP) mendukung sikap PSSI yang selalu mengacu pada statuta FIFA dan organisasi. Pasal-pasal yang kontroversial diusulkan dibahas nanti pada saat kongres. Demikian disampaikan FPSP saat memperkenalkan keberadaan mereka kepada wartawan di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Senin 7/3/2011) siang, dengan koordinator/juru bicara Indra M. Adnan.

Dalam pernyataannya mereka mempercaya PSSI sebagai satu-satunya badan resmi yang berwenang menyelenggarakan kongres, sebagaimana percepatannya sudah diultimatum oleh FIFA. Walaupun tidak mengakuinya secara eksplisit, tapi forum ini dinilai menyindir Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN), yang mengklaim terdiri dari sedikitnya 84 pemilik hak suara kongres, dan mereka berencana menggelar kongres bulan depan di Solo.

Walaupun pernyataan FPSP hanya ditandatani enam orang, namun Indra mengaku forum ini juga didukung oleh banyak pemiliki suara yang lain. Disinggung soal KPPN yang mengklaim punya 84 suara dan terkesan melebihi kuota, ia tetap mengacu pada statuta PSSI.

“Kalau kongres luar biasa mungkin saja. Tapi ini kongres (biasa),” cetus Indra yang juga ketua Pengprov PSSi Riau itu.

Disinggung soal statuta PSSI yang tidak sesuai dengan statuta FIFA, Indra menolak perubaahannya dilakukan di luar mekanisme yang sudah ditentukan dalam statuta itu sendiri.

“Statuta yang dicurigakan itu bisa dibahas dalam kongres,” tukasnya.

Indra yang juga menyatakan siap masuk bursa ketum jika ada yang mencalonkan, menegaskan bahwa siapapun boleh dan berhak mencalonkan diri sebagai ketua umum. Tapi itu kembali mengacu pada statuta PSSI dan FIFA.

“Siapapun boleh. Wartawan juga boleh, asalkan memenuhi kriteria statuta PSSI,” simpulnya.

FPSP kemudian meminta PSSI segera membentuk kongres untuk membentuk komite pemilihan, yang kemudian bertugas menyelenggaraka kongres, sebagaimana hal tersebut telah diultimatum FIFA seusai pertemuan Komite Eksekutif di Zurich hari Kamis lalu.

‘Masih Berlindung Pada Pemerintah, PSSI Wajib Taati UU’

Laga Bola – PSSI selama ini selalu memakai tameng statuta FIFA untuk berlindung dari intervensi pemerintah. Namun karena PSSI masih didanai pemerintah, maka mereka pun harus tunduk pada Undang-Undang. Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi X yang juga adalah mantan pecatur nasional Utut Adianto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PSSI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Selasa (1/3/2011) siang WIB.

Menurut Utut, peraturan FIFA soal larangan intervensi pemerintah kepada asosiasi sepakbola tak bisa diterapkan sama di setiap negara anggotanya. Sebabnya adalah tingkat kemajuan industri sepakbola berbeda-beda.

“Undang-undang olahragaharus berlaku di sini. PSSI itu masih mendapat pendanaan dari pemerintah. Jadi mereka harus menaati undang-undang yang berlaku di sini,” tegas Utut.

“Tak bisa peraturan FIFA soal intervensi pemerintah disama ratakan di seluruh negara. Di negara- negara lain Sepakbola sudah jadi industri dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah,” sambungnya.

“Beda dengan Indonesia yang masih membutuhkan APBN, APBD dan bantuan Menpora. Jadi pemerintah masih ada hak,” tuntasnya.

« Previous Page — Next Page »